DILEMATIKA KYAI DAN POLITIK*

 

Kyai dan pesantren merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap masalah keagamaan (al-qadhiyah al-diniyah), masalah kebangsaan (al-qadhiyah wathaniyah), dan masalah kemumatan  (al-qadhiyah al-ummatiyah). Kiai-kiai pesantren ini meletakkan semua garis perjuanganya diatas tiga landasan tersebut.

Dalam keyakinan kyai, antara ketiga tanggung jawab itu hendaknya sinergis dalam satu tarikan nafas yang sama karena saling berkaitan. Dengan demikian keterlibatan para kyai dalam upaya menuntaskan persoalan-persoalan kebangsaan disorong adanya tanggung jawab keagamaan untuk kemaslahatan ummat.

Disinilah peran kyai dalam bidang sosial-politik menempatkan diri secara proposional tanpa mencacati eksistensi dirinya sebagai pengemban amanat suci agama. Dimana seorang kyai tidak menjadikan kekuasan sebagai motivasi dan tujuan akhir perjuangannya.

Cobalah buka kembali lembaran sejarah negri ini yang menorehkan peranan besar dari kalangan kyai pesantren dalam mengusir penjajahan, mendirikan negara dan bangsa ini, mempertahankannya dari rongrongan kaum penjajah yang ingin menjajah kembali, dan menjaganya dari penetrasi ideologi komunisme. Semua ini menunjukkan bahwa pada dasarnya antara kyai dan politik dua entitas yang terpisahkan.

Keakraban kyai dan politik menampakkan dinamika yang menarik khsususnya jika kita memotretnya di era pasca-kemerdekaan. Proses persiapan kemerdekaan NKRI yang secara intens menyertakan peran besar para kyai dilanjutkan di masa setelah kemerdekaan.

Para kyai telah mengukir sejarah efektifitas peran politiknya yang membanggakan di kancah politik nasional era Bung Karno. Hal ini terbukti bahwa kekuatan politik kyai bukan hanya berhasil menjadi hanya berhasil menjadi kekuatan poltiki penyeimbang yang memadai atas gempuran golongan komunisme, namun juga eksistensinya terakui dengan dibentuknya kementrian penghubung pesantren dan ulama’.

Dalam proses transisi politik dari Bung Karno ke Soeharto tahun 1966, sejarah juga mencatat kontribusi besar Kyai-Kyai pesantren, khusunya dalam membungkam pengaruh kekuatan politik komunisme yang bergerak sporadis di penghujung kekuasan Bung Karno. Sayangnya dinamika politik pemerintahan seringkali melakukan marginalisasi terhadap para Kyai. Mereka dipinggirkan karena ketidakpahaman dan kekuatan yang berlebihan pihak penguasa terhadap gerakan politik Kyai.

Di era reformasi, saat belenggu politik mulai diputus beberapa kyai kembali menembus kancah perpolitikan nasional. Pada saaat yang sama ummat Islam berpeluang untuk memainkan peran dalam percaturan politik secara signifikan. Termasuk di dalamnya adalah para Kyai. Gelombang reformasi telah memancing para Kyai “turun gunung” dan turut membidani gerakan politik.

Posisi Politik Kyai

Sejatinya para Kyai adalah sosok yang memiliki pengetahuan keislaman yang mendalam dan luas. Disamping itu, eksistensi kyai menjadi penting dalam masyarakat, karena posisinya sebagai pewaris Nabi.

Kyai adalah tokoh agama yang berperan sebagai guru, ulama’, dai, hakim, pengayom dan pendidik bagi ummat.  Keluasan peran ulama juga terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia tempo dulu. Dalam babad Tanah Jawa disebutkan wali Songo sebagai institusi ulama’ kala itu menjadi penasehat raja-raja.

Dalam kepemimpinan Kyai, faktor charisma menjadi modal utama dalam rangka mobilisasi massa. Dalam konteks ini Kyai adalah praton bagi umatnya dalam sebuah relasi paternalistik. Dengan otoritas yang dimilikinya, seoramg Kyai mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan sosio-politik.

Saat ini, para Kyai dan umat Islam dihadapkan kenyataan pilihan politik. Kyai diasumsikan sebagi sosok yang memiliki pengaruh dan charisma yang luar biasa di masyarakat sehingga menarik perhatian banyak politisi. Pemilu dan Pilkada menjadi tantangan menjadi tantangan baru yang niscaya bagi para Kyai. Mereka menjadi target “safari silaturrahmi politik dan politisi”. Tak jarang para calon pimpinanan daerah atau kontestan pemilu beramai-ramai “sowan” untuk mendapat restu sang Kyai sebgai legetimasi moral bagi masyarakat.

Kasus trik para politisi yang mengandeng para Kyai sebagi boncengan politik adalah sisih lain dari cermin perpolitikan negri ini. Di saat menjelang pemilu dan pilkada mendadak para Kyai diposisikan istimewa. Beragam perlakuan dilakukan untuk mendapat restu Kyai, mulai dari pemberian fasilitas dakwah, pemenuhan kebutuhan pribadi, dan janji-jani untuk kepentingan ummat. Namun ironisnya setelah pemilihan selesai, restu dan nasehat tidak dibutuhkan lagi. Apalagi setelah terpilih, jangankan untuk sowan, ucapan untuk trimakasih saja tidak diucapkan. Bahkan lebih ngeri lagi, para pemimpin ini agresif menjegal dan mencekal dakwah Kyai yang dikira mebahayakan interes mereka.

Benar kata orang bahwa mendukung politisi tak ubahnya mendorong mobil mogok. Coba, waktu mobil mogok, pengemudi meminta sambil menghiba agar menolongnya. Namuns setelah mobil tadi selesai ditolong, boro-boro memberi hadiah, ucapan terimakasih saja tidak diucapkan.

Jika memang demikian, saatnya para Kyai selektif ketika ada para politisi yang mendekat. Sebab hal itu bisa akan berakibat pada berkurangnya kepercayaan umat terhadap Kyai. Apalagi akhir-akhir ini, dimana posisi Kyai seringkali terlibat langsung dalam politik praktis. Setidaknya ini menjadi PR bersama bagi para elelment ummat.

Hari ini, otoritas Kyai di tengah  perlu dipertanyakan kembali. Sebab tidak sedikit calon politisi  yang di-back-up oleh Kyai berujung kekalahan. Justru yang tampil menjadi pemenang kerapkali bukan yang mendapat dukungan dari Kyai. Bahkan yang lebih menghawatirkan lagi, pemenangnya adalah politisi yang tidak memiliki landaan emosional dengan Kyai, baik secara keilmuan maupun ideology.

Kegagalan peran sebagaian Kyai dalam permainan politik setidaknya menunjukkan terjadinya perubahan persepsional masyarakat terhadap Kyai. Perubahan tersebut muncul karena beberapa faktor, diantaranya adalah telah terjadinya industrialisasi yang menyebabkan urbanisasi dan internasionalisasi dalam masyarakat Indonesia. Disamping itu, faktor paradigm pragmatisme dan materialism.

Selain itu, pudarnya kharisma Kyai juga diakibatkan oleh terjadinya kesenjangan antara prilaku dan ucapaka Kyai. Kepercayaan ummat terhadap seorang tokoh kharismatik terletak pada sikap tokoh itu sendiri. Peningktan dan penurunan charisma seorang tergantung pada kesanggupan tokoh itu untuk membuktikan manfaat dirinya bagi masyarakat da pengikutnya. Sementara itu, ketika seorang Kyai terseret dalam politik praktis, tak sedikit yang mengklaim negative terhadap lawan politiknya yang bisa jadi lawan politiknya tersebut juga seorang tokoh kharismatik dengan massa siginifikan.

Saat ini, ummat menilai bahwa banyak Kyai yang mulai melupakan akar sosialnya Kyai dengan mengambil jalan hidup mewah di atas menara gading kekuasaan dan kekayaan, sehingga public pun kehilangan kepercayaan.

Dalam ranah politik, Kyai yang semestinya menjadi penyejuk ummat, justru kerapkali dijumpai mereka saling menjelekkan antara satu sama lain. Sementara ummat membutuhkan pengayoman, bukan janji apalagi cacian. Dengan telah tergesernya persepsi ummat terhadap Kyai, tampaknya elit politik yang hendak maju di pilkada perlu berfikir ulang jika ingin memanfaatkan Kyai sebagai vote Getter.

Di penghujung tulisan ini, perlu dipertegas bahwa peran Kyai bagi ummat sesungguhnya adalah memberdayakan ummat, mengontrol dan mengawasi jalan kekuasaan, sekaligus mengantarkan ummat pada terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berimplikasi pada kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, sebaimana yang diperjuangkan oleh abginda Rasulullah Saw. Bukankah para Kyai merupakan potret ulama’ sebagai waratsatul Ambiya’.

*Majalah Mafahim, Vol.09, April-Mei 2008, hal. 16-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *